Radar Bali
Giliran Dandim Kunjungi Markas BN
Denpasar - Upaya meredakan ketegangan pasca penyerangan Yayasan Dwijendra, Denpasar, Selasa (31/8) lalu terus dilakukan. Terutama oleh pihak-pihak yang terkait. Senin (6/9) sore lalu, misalnya. Dandim 1611/Badung Letkol Arh Pontjo Wasono melakukan kunjungan ke markas Perguruan Pencak Silat Bakti Negara (PPS BN) di Padepokan Batu Makaem, Ubung Kaja, Denpasar.
Ini adalah kunjungan balasan Pontjo setelah sejumlah petinggi PPS BN meminta maaf ke Makodim 1611/Badung, sehari setelah penyerangan, Rabu (1/9) lalu. Dandim hadir bersama Danramil 1611-01 Dentim, Kapten Joko Raharjo yang sempat ditantang berkelahi oleh kelompok penyerang Dwijendra. Pihak BN menyebutnya silaturahmi.
Dari pihak BN hadir langsung Ketua DPD BN Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) yang juga bupati Gianyar. Selain itu, petinggi BN juga mengundang Ketua Umum Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bali AA Gde Agung. Bupati Badung itu diundang juga dalam kapasitasnya sebagai dewan pembina BN.
Kemudian jajaran dewan pembina BN lainnya, terlihat Ketut Suwandhi (wakil ketua DPRD Bali), Cahaya Wirawan Hadi (pengusaha), beserta pentolan BN lainnya. Sedangkan dari Dwijendra hadir Ketua Yayasan Ida Bagus Wiana. Tak ketinggalan perwakilan DPC BN se-Bali.
Yang menarik dalam acara tersebut, pihak PPS BN memberikan jabatan kepada Ketua Yayasan Dwijendra Ida Bagus Wiana. Dia diangkat menjadi salah satu pembina perguruan pencak silat (PPS) yang di Bali memiliki 400 ribu lebih anggota itu.
"Kami berharap, lewat pertemuan ini, kesalahpahaman saat kejadian di Dwijendra antara kami dan pihak TNI dapat dijernihkan," kata Ketua Lembaga Pendekar Bakti Negara Bagus Alit Dira.
Sementara Dandim Pontjo Wasono mengatakan, bahwa Bakti Negara selama ini selalu satu visi dengan TNI. Bahkan diakuinya merupakan asuhan TNI dari waktu ke waktu di dalam peran serta mengamankan Bali.
Pontjo juga sempat meluruskan tentang pengertian premanisme. Karena menurutnya Bakti Negara bukan preman. Yang preman itu adalah perbuatan seseorang atau oknum pada saat dia melanggar hukum serta norma-norma yang ada.
"Ini bisa terjadi di mana saja, bahkan di dalam badan TNI pun bisa terjadi. Jadi yang preman itu adalah tindakan dari oknumnya bukan institusinya dan untuk itu pembinaan harus ditingkatkan lagi," katanya.
Sedangkan Ketua DPD BN Bali Cok Ace dan Ketum IPSI Bali AA Gde Agung sama-sama berharap pertemuan itu bisa benar-benar menyelesaikan masalah. Cok Ace berharap agar hubungan BN dan Dwijendra ke depan kembali baik. Serta berharap Dwijendra ikut membina para anggota perguruan pencak silat tertua di Bali itu (berdiri 1947). Dalam pertemuan tersebut juga kembali disepakati untuk proses hukum bagi para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka.(han)
